‘SURAT TERBUKA’ UNTUK BANGSA INDONESIA

Pada awalnya saya hendak meletakkan tulisan ini di saku jas yang saya kenakan lengkap dengan dasi merah dan peci sambil tergantung di kamar kos kecil di pinggiran Jakarta. Ya, rasanya hidup ini telah penuh dengan tekanan, di mana setiap malam konsep-konsep bernegara dan membangun peradaban melintas dalam pikiran, mungkin pikiran itu akan cepat diterima ketika telah menjadi perhatian media. Keadilan sosial merupakan misteri terbesar dalam pikiran muda. Apakah tentang keseimbangan semata? Atau tentang hak dan kewajiban berbangsa?

Rasanya tidak salah bila kita kembali pada pendekatan sederhana dengan mempertanyakan pada diri pribadi apa yang hendak kita capai sebagai insan merdeka?

Apakah menjadi penguasa? Apakah menjadi kaya raya? Apakah menjadi terkenal? Atau hanya sekedar terhindar dari neraka?

Mungkin kita telah merdeka, kita bebas untuk menetapkan pilihan apa yang hendak kita capai dalam hidup, paling tidak sebagian besar masih berpikir pilihan terbaik adalah abdi negara, sementara bila tak ada kriteria karena tidak melekat di dalamnya warna bendera maka jadi penguasa adalah alternatifnya, tentu kita bisa memulai dari jalan yang sederhana dan cukup mudah dengan menjadi petualang sosial media. Tapi itu semua tidak menjanjikan hidup pada kemurnian surga!

Pertanyaan kedua tentu tentang bersatu. Hitler mungkin berteriak bahwa “bersatulah agar maju.” Bersatu adalah kata paling ampuh untuk menghadapi pikiran kaku. Menyamakan diri pada hal yang nyata atau tak nyata adalah suatu yang baku. Warna dan bentuk mungkin bukan jadi alasan penuh untuk berpadu, namun jangan lupa ideologi dan angan-angan adalah candu. Ingat kawanku, bersatu itu bukan tentang mengisi saku. Walaupun bisa dilihat mereka menjual semua kebutuhanmu dengan label ‘jadilah pribadi yang baru!’

Berikutnya tentang daulat. Mungkin masih sangat hangat kita dengar kata-kata keramat, “merdeka atau mati” sebagai bentuk masyarakat yang terhormat! Ya menjadi terhormat adalah beban berat, tapi bukan berarti berhak untuk berteriak dengan cepat hingga sampai kata sesat bahkan b*ngsat! Tapi hendaknya kita bertobat, mungkin pemimpin jemaat sudah merupakan orang yang tepat, namun yang salah memang kita yang selalu hendak mengubah kodrat. Kita telah sampai pada titik merdeka terhormat didasari pada bentuk ideal sebagai konglomerat. Saya rasa kita telah menjadi rakyat yang suka pada maksiat, karena tidak memiliki uang adalah cacat, dengan alasan kebutuhan hidup semakin ketat! Ya kita berdaulat pada harta yang melekat!

Pekerjaan rumah kita ada pada upaya menghadirkan keadilan dan kemakmuran.

Pikiran ini bukanlah suatu angan-angan namun mempertegas definisi kata ini bukan hanya dalam bahasa koran memang harus segera digagas. Kita memiliki kewajiban membela negara tetapi baru-baru ini kita memahami mendefinisikan bela negara sebagai bentuk  ‘sukarela’  menjadi cadangan menghadapi ancaman tentu tetap mendapatkan intensif, seragam dan pangkat. Setidaknya tujuan mencapai keadilan dan kemakmuran juga demikian, harus dijelaskan sebagai suatu target pencapaian yang masuk akal, agar rakyat benar tahu apa yang menjadi hak khusus ketika menjadi warga negara yang baik. Prakteknya bisa saja harta atau takhta.

Jepang dengan tegas menyampaikan adanya masyarakat 5.0, karena memang masyarakatnya adalah masyarakat yang taat pada kekuasaan kaisar, meski legitimasi kaisar selanjutnya dikembangkan oleh perdana menteri yang dengan leluasa melakukan perubahan pada aspek-aspek sosial. Mereka juga sama dengan negara empat musim lainnya, pun sangat takut dengan kekurangan bahan pangan sehingga bekerja dengan keras juga adalah kewajiban.

Indonesia? Kita tidak lagi dipimpin pejabat yang memiliki atribut-atribut hingga masyarakat manut dan tunduk, meski masih ada yang yakin bahwa pemimpin berdarah raja kuno atau yang menikahi lelembut adalah pemimpin seutuhnya. Janganlah lupa bila terus konsep demikian digunakan maka gelombang kuat akan memecahkan simbolisasi rasial tersebut, awal-awal reformasi telah membuka dengan lantang hal tersebut. Rakyat butuh hal yang nyata, butuh bhineka yang seutuhnya!

Indonesia adalah bangsa 2 musim yang selalu dibuai dengan tanah surganya, Idealnya kehidupan akan berlangsung sepanjang tahun, dan jelas menjadi pemikat negara yang terus kekurangan. Sudah selayaknya bangsa Indonesia mengubah pikiran menjadi bangsa pekerja dengan tujuan pencapaian yang jelas dan nyata, bukan hanya dibuai kata ‘semangat’ dan ‘surga’!

Memperkenalkan rewards and punishments yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia harus menjadi pemikiran penguasa. Karena kedaulatan tetap di tangan rakyat sebagaimana konstitusi menyebutkan. Mengubah orientasi cita-cita rakyat dengan program yang nyata adalah keniscayaan. Ingat makna persatuan akan sangat dekat dengan perpecahan, selama rakyat merasa tak terwakili, maka pilihan untuk kembali merdeka adalah hal yang hakiki.

Semoga pikiran ini tak hanya bersemayam di atas gunung, atau terhunus dari jiwa-jiwa pemimpi!

JOKOWI DIANTARA ‘MANUSIA BATU’

Jokowi yang hadir di tengah-tengah arus kekuasaan tertinggi di Indonesia sempat menjadi tranding topik dunia, bahkan program poros maritim dan revolusi mentalnya menjadi fenomena besar di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang hidup lama dalam pola pandang daratan. Apakah ini perkerjaan berat sang presiden, atau keberatan kita menerima sang presiden?

Kemunculan sosok pemimpin baru merupakan kemunculan akan suatu pembaharuan, bahkan pada level yang lebih ekstrim maka pengharapan akan perubahan dan revolusi tidak akan terelakkan lagi. Catatan sejarah Indonesia telah menerangkan bahwa perubahan pemimpin juga berarti perubahan orde, rezim dan totalitas arah kebijakan nasional. Munculnya ‘reformasi’ pada akhir kepemimpinan sang jendral ‘petrus’ mengantarkan pada pola kekuasaan per lima tahun hingga sampai pada lahirnya sosok seorang pemimpin ‘idaman’ bagi sebagian besar masyarakat. Bagaimana sepak terjang sang pemimpin pada era edan ini dengan suatu strategi ‘revolusi mental’ dan ‘poros maritim’-nya, berikut ulasannya.

Perubahan pola kepemimpinan yang secara cepat, memaksa setiap aktor dan manusia Indonesia untuk melakukan perombakan besar-besaran, baik dari cara berpikir berupa impian dan idaman ataupun tindakan berupa pola kerja dan interaksi antar masyarakat lainnya. Namun demikian dengan begitu luasnya wilayah Indonesia terutama laut, maka perombakan tersebut tidak dapat menyentuh secara luas setiap pundi-pundi kehidupan di Indonesia.

Jika dianalisa dengan teori perubahan sosial oleh Tan Malaka (1964)^[1] yang menitik beratkan pada pola pandang berupa idaman dan impian masyarakat berpautan secara dua arah dengan empat faktor yang bergerak secara dialektika dari kelas berpolitik, keadaan ekonomi, perkembangan teknologi, dan keadaan geografis, maka setidaknya terdapat empat kelas masyarakat. Mulai dari masyarakat berpola pandang kolonial sebagai sisa-sisa masyarakat tua, masyarakat revolusi yang haus akan perubahan, masyarakat borjuis dengan pola pandang kapitalisme, serta masyarakat informasi yang dinamis. Setiap orang dengan pola pandang tersebut berinteraksi satu sama lain dan memiliki pengaruh dan otoritas tersendiri dalam tatanan masyarakat ‘kekinian’ Indonesia.

Masyarakat Internasional

Sementara itu di lingkungan setragis dunia telah mengalami berbagai perubahan mendasar yang juga menuntut setiap orang berlaku sama dalam suatu internasionalisasi. Analisa Fukuyama^[2] menjelaskan bahwa perubahan masyarakat pasca perang dingin adalah terhentinya semua ideologi dan berkembangnya ideologi demokrasi-liberal ala Amerika, Sehingga setiap negara berupaya mencapai titik pemikiran politik ala demokrasi-liberal dengan berbagai penyesuaian budaya yang mengatur masyarakat untuk menjadi objek sekaligus subjek negara. Hal tersebut berlanjut kepada munculnya kekuatan individu dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat untuk menjalani keinginan politisnya hingga menciptakan ketidak-jelasan akan suatu perkembangan politik di negara tersebut.

Strategi Jokowi

Melihat perubahan dunia yang menuju arah ketidakjelasan dan ketidakpastian (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity World) sangatlah jelas bahwa dibutuhkan suatu pemimpin yang berpikir strategik untuk dapat membawa seluruh masyarakatnya ke arah pemikiran pasti.

Pola strategi Jokowi dengan program Trisakti dan Nawacita dalam visi “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,” memunculkan pertanyaan serius apa yang menjadi grand strategy berupa ‘victory’ Jokowi ke depan. Menyimak pemikiran diplomatis dunia saat ini dimana negara dengan kekuatan militer dapat memegang kendali akan kebijakan dan kepentingan nasionalnya kepada negara lain (sebagai contoh Amerika, Russia, dan Tiongkok), maka apakah akan sama targetan Jokowi untuk mencapai kedaulatan negara dengan kekuatan militer melalui tangga peningkatan ekonomi dan perbaikan politik?

Pemanfaatan domain maritim melalui program poros maritim memang merupakan prioritas pembangunan saat ini, namun strategi tersebut bukanlah hal baru di dunia. Negara-negara sekaliber Amerika, Inggris, Tiongkok, Jepang dll telah banyak melihat sektor ini sebagai kunci peningkatan ekonomi mereka. Melalui program-program seperti America ocean economy, blue economy, sea power, serta One belt one rote bisa menjadi acuan strategi poros maritim Jokowi.

Pemikir-pemikir bidang maritim seperti  Mahan[3] menjelaskan bahwa dibutuhkan karakter bangsa dan karakter pemerintah berorientasi pada domain maritim. Maka sangatlah wajar bila muncul istilah revolusi mental sebagai upaya membentuk karakter bangsa. Namun makna revolusi mental dalam poros maritim ini apakah benar dapat di tuangkan dalam strategy implementation-nya ditengah masyarakat?

Kritik Bangsa

Dalam hati terbuka, dan pikiran yang matang mari bersama-sama kita mengamati keadaan nyata saat ini, baik itu untuk tatanan pemerintah ataupun seluruh komponen masyarakat secara luas.

Pemerintah baik itu pemerintahan daerah merupakan perpanjangan tangan rakyat hendaknya sadar akan kehadirannya di negara tercintah ini, di tengah kisruh KKN yang tak kunjung usai jelas menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki mental kolonial (atasan harus dijilat bawahan harus diperas). Ditambah pemikiran borjuis dengan kekayaan sebagai kuncinya menjadikan pemerintahan sebagai lumbung uang. Dengan berkembangnya teknologi informasi maka sikut-sikutan untuk mencari kekuasaan akan semakin menjadi, jebak-menjebak atasan dan teman sejawat akan lazim digunakan. Jika memang Pemerintah bertindak untuk rakyat, ayo bergotong royong, berkerjasama dalam suatu integritas yang memang sangat dibutuhkan selama ini.

Lebih jauh program pemanfaatan domain maritim membutuhkan integrasi dan integritas dari semua lembaga pemerintahan. Domain maritim membutuhkan banyak informasi dari berbagai lembaga yang dapat disatukan dan dijadikan acuan bersama dalam menetapkan kebijakan. Bukan hendak memihak kepada lembaga Badan Geospasial Indonesia (BIG), namun lembaga ini haruslah menjadi juru kunci informasi dari berbagai lembaga lainnya. Analisa data dengan melibatkan berbagai lembaga harus dapat dikoordinasikan oleh lembaga intelijen Indonesia yang selanjutkan dieksekusi oleh berbagai lembaga terkait maritim dan perekonomian Indonesia. Namun walamualam pemerintahan saat ini belum memperlihatkan secara pasti kinerjanya bahkan lembaga legislatif sibuk memotong berbagai kebijakan penting, dan menetapkan secara sepihak kebijakan tanpa arah menunjukkan sikap ‘manusia batu’ dengan mental Kolonial, Borjuis kolot, Revolusiner bodong, dan Informatif bengal-nya sekaligus.

Seluruh masyarakat yang tergabung dalam persatuan baik LSM atau kelompok dengan kekuatan pengaruh lainnya hendaknya sadar apa yang telah dicapai oleh negara ini. Setidaknya HAM telah terjamin, dimana setiap orang berhak untuk melakukan apa saja selama tidak melanggar hukum baik itu untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Setiap orang bebas untuk bekerja sama dengan siapapun yang juga untuk memenuhi hasrat individualnya, bukan untuk negara, bukan untuk orang yang tidak dikenal di belahan Indonesia lainnya apa lagi untuk generasi yang akan datang. Selain itu pers dan media juga berhak melakukan apapun, informasi apapun dapat disebarkan asalkan menghasilkan uang, kenapa tidak dijalankan?

Namun ingatlah uang bukan segala-galanya, kekayaan tidak menjamin seutuhnya akan kebahagiaan. Tentang kebahagiaan saya rasa adalah dengan melihat generasi ke depan Indonesia hidup dalam kepastian dan kedamaian. Bila itu menjadi kuncinya maka jelas tugas kewajiban masyarakat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Apakah kita telah menyelesaikan kewajiban kita?

Tentulah kritik ini di generalisir, dengan tidak adanya ancaman masyarakat internasional yang mengacaukan pola pandang nasional dan mengganggu Integritas bangsa, namun perbaikan mental bangsa jelas harus menjadi prioritas terlebih dahulu. Selain itu konsistensi dan pola pandang Jokowi dan think tank-nya juga harus mencapai kestabilan pada arah yang tepat jika tidak mau era ini kembali digulingkan oleh generasi muda!

---

[1] Tan Malaka (1964) Materialisme-dialektika-logika MADILOG. Narasi. Jogjakarta

[2] Dikembangkan berdasarkan sudut pandang Francis Fukuyama dalam buku the End of History.

[3] Dalam Marsetio (2014). Sea power Indonesia. Universitas Pertahanan. Sentul

Kegagalan Propaganda dan Agitasi Pemimpin Organisasi : Ciptakan Gerakan / organisasi Kekimcil-kimcilan

Menurut kamus Oxford, mengagitasi adalah “membangkitkan perhatian (to excite) atau mendorong (stir it up)”, sedangkan propaganda adalah sebuah “rencana sistematis atau gerakan bersama untuk penyebarluasan suatu keyakinan atau doktrin.

Membangun organisasi di perlukan agitasi dan propaganda agar isu organisasi ataupun visi dan misi organisasi dapat tercapai.

Agitasi dan propaganda adalah“cara” berkomunikasi yang ditujukan untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku orang lain seperti yang diharapkan oleh komunikator (pengirim

pesan).
Agitasi memfokuskan diri pada sebuah isu aktual, berupaya ‘mendorong’ suatu tindakan terhadap isu tersebut. Propaganda berurusan dengan penjelasan gagasan-gagasan secara terinci dan lebih sistematis.

“Seorang propagandis menyajikan banyak gagasan ke satu atau sedikit orang; seorang agitator menyajikan hanya satu atau sedikit gagasan, tetapi menyajikannya ke sejumlah besar orang"

Namun sangat jarang, organisastoris saat ini paham tentang apa itu Propagan dan agitasi, dalam benaknya adalah pembenaran dan ingin menang tanpa pernah melihat proses menang sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Hingga pada akhir gerakan organisasi bisa di tebak kedepannya.

Intropeksi Kegagalan 

Dia yang Benar, yang Lain Sesat

Dalam hal mengambil pilihan strategi perjuangan, membangun bentuk organisasi, orang atau lembaga yang kena penyakit ‘kekimcil-kimcilan’ biasanya merasa paling benar sendiri. Padahal pilihan isu, strategi, dan bentuk organisasi selain berdasarkan atas analisis situasi, juga berdasarkan atas kapasitas, letak, dan domain lembaga tersebut.

Di era seperti ini, di zaman kapitalisme mutakhir, tidak bisa lagi Seseorang atau sebuah lembaga memaksa atau menyalahkan isu yang diambil oleh orang atau lembaga lain.

Demikian juga dalam berbagai strategi advokasi. Ada beragam cara. Semua sesuai dengan konteks, level, dan proses yang telah dijalani. Ada kiat-kiat bernegosiasi dengan situasi. Tidak perlu disalah-salahkan. Yang paling tahu strategi yang tengah dijalani sebuah lembaga adalah lembaga itu sendiri. Tidak usah sok tahu. Sebab risiko dan apapun yang bakal terjadi, dialah yang akan menanggungnya.

Main Fitnah, Suka Desas-Desus, Hobi Ngerumpi

sering sekali saat ini mendengar fitnah, atau hasutan, yang menyalah-nyalahkan seseraong atau sebuah lembaga, bahkan lembaga negarapun kerap jadi sasaran fitnah.

Hal ini karena punya pemahaman bahwa lembaga lain atau pemimpin itu adalah salah dan lembaganya yang paling benar, maka metode propaganda yang dilakukan biasanya lewat fitnah, desas-desus, dan rumpian kosong. Hobi sekali ngomongin kejelekan lembaga lain. Konsisten sekali memfitnah teman sendiri. Adol jare kulak jare. Mendengar dari orang, tidak diverifikasi, diolah sendiri, digoreng, diedarkan ke mana-mana sebagai sajian gosip.

Padahal di dalam strategi besar sebuah perang, ada adagium: perkecil musuhmu, perbanyak kawanmu. Lembaga yang berpotensi untuk diajak berkolaborasi mestinya diapresiasi. Bersinergi. Kalau ada masalah: didatangi. Tabayun. Kalau ada waktu senggang: bersilaturahmi. Bukannya malah dijelek-jelekkan dan difitnah. Kalau seperti itu yang terjadi, maka yang terjadi justru: memperkecil kawan, memperbanyak lawan. Bodoh pakai kuadrat.

Selalu Meninggalkan Sampah Persoalan

Dengan tabiat politik seperti itu, maka wajar jika di mana-mana orang atau lembaga yang punya watak ‘kekimcil-kimcilan’, akan selalu menyisakan persoalan. Pohon yang kuat tumbuh di atas tanah yang subur. Lembaga yang baik dibangun dengan pondasi moral yang kokoh. Maka sebetulnya mudah melihat, menerka, memindai, lembaga atau orang yang punya sifat seperti itu. Bagaimana rekaman jejaknya di masa lalu. Siapa saja yang jadi korban. Pernah menipu siapa saja. Sampah apa saja yang ditinggalkan. Dan lain-lain. Truk sampah akan mudah meninggalkan jejak. Mudah mengenalinya. Gampang mencium baunya.

Tidak akan Besar

Lha ya bagaimana bisa berkembang besar kalau perilakunya seperti itu. Sehingga apa yang mereka lakukan seperti percobaan membangun rumah pasir. Dibangun, ambruk. Dibangun lagi, ambruk lagi. Ya pasti ambruk. Letak dan caranya sudah keliru sejak awal. Mereka merekrut orang-orang baru karena orang-orang lama sudah ditendanginya. Orang-orang baru itu pun kelak akan ditendangnya. Satu-satunya cara agar bisa besar adalah masuk ke sarang lebah dan kalajengking.

Besar Suara daripada Daya

Karena dayanya lemah, salah satu hal yang paling mudah untuk memompa eksistensinya adalah bersuara besar. Pokoknya teriak. Lantang. Sampai serak. Lalu lemas. Besok kalau suara sudah pulih, teriak lagi, bersuara lagi, lantang. Lemas. Begitu seterusnya.

Lalu orang-orang yang sering mendengar teriakan itu, akan saling berbisik dan melantunkan doa. Supaya cepat insyaf. Kalau tidak insyaf juga ya cukup ditertawakan. Atau ditoleh sesekali untuk hiburan. Dijadikan ‘hiburan’ di kala senggang.

KIMCIL

Mungkin diantara para pembaca semua sudah ada yang tahu akan makna kata “kimcil” tersebut. Namun bagi anda yang belum tahu maka disini saya akan sedikit mencoba menerangkan tentang sebenarnya arti kata dari kimcil.

Walaupun kemunculannya sudah lama namun kata/istilah ini masih sering digunakan di masyarakat umum terutama dikalangan para remaja. Menyedihkan memang karena semakin hari semakin banyak istilah-istilah yang aneh dan tentu saja jauh dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini sama saja dengan kemunculan istilah Cabe-Cabean


Apa sih KIMCIL ?

Sebagian yang mengatakan bahwa kimcil adalah nama lain dari "pe**x" tapi sebagian lagi ada yang mengatakan arti dari KIMCIL adalah singkatan dari "kita masih kecil"

kata-kata kimcil muncul ketika para cewek-cewek remaja mengikuti konser konser hardcore yang nota bene penontonnya sebagian besar cowok cowok.

Ada juga yang menyebut Kimcil adalah singkatan dari "Kimpet Kecil". Kimpet itu sendiri adalah anagram dari kata tempik (alat kelamin perempuan). Dalam artian lain lagi yang kita temukan Kimcil artinya gadis yang masih belia.

Daun muda perkotaan, biasanya berusia antara 15-23 tahun (SMA-Kuliah), bergaya trendi, suka begaol, cenderung sok imut, ceria-ceria bikin gemes, sasaran empuk cowok-cowok pinginan.

Epistemologi:

Singkatan dari kata “kimpetan cilik", artinya alat kelamin perempuan yang... masih 'kecil' (bisa dari usia atau ukuran :p). atau Anagram dari “tempik” maaf kemaluan perempuan

Ada yang bertanya gini, si Bro and Bray lagi ngomong:
A : Kimcil apaan sih bray?
B: Kimpetan cilik, bro!

He he he, tu dia kimcil-kimcilan bro and bray, ha ha ha #MDRCCT
 
Disadur dari :
gerakan-kiri-kekimcil-kimcilan
apa-itu-kimcil-kimcilan. 
Aku “Tiada” Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen