‘SURAT TERBUKA’ UNTUK BANGSA INDONESIA

Pada awalnya saya hendak meletakkan tulisan ini di saku jas yang saya kenakan lengkap dengan dasi merah dan peci sambil tergantung di kamar kos kecil di pinggiran Jakarta. Ya, rasanya hidup ini telah penuh dengan tekanan, di mana setiap malam konsep-konsep bernegara dan membangun peradaban melintas dalam pikiran, mungkin pikiran itu akan cepat diterima ketika telah menjadi perhatian media. Keadilan sosial merupakan misteri terbesar dalam pikiran muda. Apakah tentang keseimbangan semata? Atau tentang hak dan kewajiban berbangsa?

Rasanya tidak salah bila kita kembali pada pendekatan sederhana dengan mempertanyakan pada diri pribadi apa yang hendak kita capai sebagai insan merdeka?

Apakah menjadi penguasa? Apakah menjadi kaya raya? Apakah menjadi terkenal? Atau hanya sekedar terhindar dari neraka?

Mungkin kita telah merdeka, kita bebas untuk menetapkan pilihan apa yang hendak kita capai dalam hidup, paling tidak sebagian besar masih berpikir pilihan terbaik adalah abdi negara, sementara bila tak ada kriteria karena tidak melekat di dalamnya warna bendera maka jadi penguasa adalah alternatifnya, tentu kita bisa memulai dari jalan yang sederhana dan cukup mudah dengan menjadi petualang sosial media. Tapi itu semua tidak menjanjikan hidup pada kemurnian surga!

Pertanyaan kedua tentu tentang bersatu. Hitler mungkin berteriak bahwa “bersatulah agar maju.” Bersatu adalah kata paling ampuh untuk menghadapi pikiran kaku. Menyamakan diri pada hal yang nyata atau tak nyata adalah suatu yang baku. Warna dan bentuk mungkin bukan jadi alasan penuh untuk berpadu, namun jangan lupa ideologi dan angan-angan adalah candu. Ingat kawanku, bersatu itu bukan tentang mengisi saku. Walaupun bisa dilihat mereka menjual semua kebutuhanmu dengan label ‘jadilah pribadi yang baru!’

Berikutnya tentang daulat. Mungkin masih sangat hangat kita dengar kata-kata keramat, “merdeka atau mati” sebagai bentuk masyarakat yang terhormat! Ya menjadi terhormat adalah beban berat, tapi bukan berarti berhak untuk berteriak dengan cepat hingga sampai kata sesat bahkan b*ngsat! Tapi hendaknya kita bertobat, mungkin pemimpin jemaat sudah merupakan orang yang tepat, namun yang salah memang kita yang selalu hendak mengubah kodrat. Kita telah sampai pada titik merdeka terhormat didasari pada bentuk ideal sebagai konglomerat. Saya rasa kita telah menjadi rakyat yang suka pada maksiat, karena tidak memiliki uang adalah cacat, dengan alasan kebutuhan hidup semakin ketat! Ya kita berdaulat pada harta yang melekat!

Pekerjaan rumah kita ada pada upaya menghadirkan keadilan dan kemakmuran.

Pikiran ini bukanlah suatu angan-angan namun mempertegas definisi kata ini bukan hanya dalam bahasa koran memang harus segera digagas. Kita memiliki kewajiban membela negara tetapi baru-baru ini kita memahami mendefinisikan bela negara sebagai bentuk  ‘sukarela’  menjadi cadangan menghadapi ancaman tentu tetap mendapatkan intensif, seragam dan pangkat. Setidaknya tujuan mencapai keadilan dan kemakmuran juga demikian, harus dijelaskan sebagai suatu target pencapaian yang masuk akal, agar rakyat benar tahu apa yang menjadi hak khusus ketika menjadi warga negara yang baik. Prakteknya bisa saja harta atau takhta.

Jepang dengan tegas menyampaikan adanya masyarakat 5.0, karena memang masyarakatnya adalah masyarakat yang taat pada kekuasaan kaisar, meski legitimasi kaisar selanjutnya dikembangkan oleh perdana menteri yang dengan leluasa melakukan perubahan pada aspek-aspek sosial. Mereka juga sama dengan negara empat musim lainnya, pun sangat takut dengan kekurangan bahan pangan sehingga bekerja dengan keras juga adalah kewajiban.

Indonesia? Kita tidak lagi dipimpin pejabat yang memiliki atribut-atribut hingga masyarakat manut dan tunduk, meski masih ada yang yakin bahwa pemimpin berdarah raja kuno atau yang menikahi lelembut adalah pemimpin seutuhnya. Janganlah lupa bila terus konsep demikian digunakan maka gelombang kuat akan memecahkan simbolisasi rasial tersebut, awal-awal reformasi telah membuka dengan lantang hal tersebut. Rakyat butuh hal yang nyata, butuh bhineka yang seutuhnya!

Indonesia adalah bangsa 2 musim yang selalu dibuai dengan tanah surganya, Idealnya kehidupan akan berlangsung sepanjang tahun, dan jelas menjadi pemikat negara yang terus kekurangan. Sudah selayaknya bangsa Indonesia mengubah pikiran menjadi bangsa pekerja dengan tujuan pencapaian yang jelas dan nyata, bukan hanya dibuai kata ‘semangat’ dan ‘surga’!

Memperkenalkan rewards and punishments yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia harus menjadi pemikiran penguasa. Karena kedaulatan tetap di tangan rakyat sebagaimana konstitusi menyebutkan. Mengubah orientasi cita-cita rakyat dengan program yang nyata adalah keniscayaan. Ingat makna persatuan akan sangat dekat dengan perpecahan, selama rakyat merasa tak terwakili, maka pilihan untuk kembali merdeka adalah hal yang hakiki.

Semoga pikiran ini tak hanya bersemayam di atas gunung, atau terhunus dari jiwa-jiwa pemimpi!

Membaca Rekam Jejak Sang Mayor Bupati Dalam Transparasi APBD.

‪#‎belanegara‬ ‪#‎Mahasiswa‬ dan teori kuliah dalam mengawal APBD

Ada hal beberapa sisi yang mungkin lain dari kekinian para pejabat saat ini, ya intinya agak beda dari yg lain, dimana yg lain atau kebanyakan bagaimana berlomba lomba menaikan anggaran, dan berbagi anggaran dengan para legislatif agar apbd dapat segera di di setujui dan di nikmati bersama.

Nah yg ini bolehlah justru berkas dan daftar peruntukan apbd setiap instasinya malah di umbar alias di jadikan sebuah festival agar rakyat mengetahui kemana habisnya anggaran belanja daerah, apa di serap oleh instasi untuk rakyat atau diserap habis bagi rata dengan legislatif dan eksekutif.

Kenapa di awal saya bilang agak beda dari yang lain, karena kebanyakan para pejabat atau instasi negara menghabiskan APBD untuk di serap bagi rata, entah kegiatannya dapat berdampak baik untuk rakyat atau hanya sekedar kegiatan yang penting ada fee dan laporan aman dari polisi, jaksa dan BPK atau KPK.

Melihat rekam jejaknya bolehlah Mayor Bupati kepala daerah kab. Batang di prov. Jawa tengah, Yoyok Riyo Sudibyo. Selain mantan TNI yang pensiun dini, juga pebisnis, dan sekarang sebagai eksekutif. Jika dilihat dari basic pendidikan TNI beliau alumni Akmil, yg notabene bisa jadi jenderal bahkan kariernya lumayan baik dalam pasukan ataupun dalam meminpin daerah militer, yah walaupun bukan dari pasukan elit tapi cukup cemerlanglah pangkat mayor di dapat selama 16 tahun dengan berbagai jabatan, hingga menjadi senopati di badan intelejen negara. Mungkin saja basic intelejenya yang membawa beliau dapat menyusup dengan cara sebagai saudagar yg akhirnya terjerumus bahwa jadi saudagar itu lebih enak di banding jadi serdadu.

Namun dengan bekal sebagai serdadu dan sebagai senopati tanpa lencana ini mungkin juga menjadi pembuktian ilmu yg di miliki untuk dapat memimpin sebuah daerah, membagun kerajaan kecil yang bersih tanpa ada curiga, bahkan kekayaan daerah bisa meningkat selama di pimpin sang mayor pensiun dini dalam sebuah media yang saya cerna.

1 banding 1000 pemimpin kepala daerah yang kayak begini, entah apakah basis ilmu kursus lanjutan perwira menjadikan beliau seorang pemimpin yang tegas hingga para legislatif tak bisa bermain mata, atau bisa jadi di bawah todongan senjata, para pejabat instansinya dan legislatif mau mengikuti perintahnya agar berbuat jujur untuk rakyatnya dalam menyusun APBD, tapi kalau melihat tampangnya emang bergaya lango dengan pangkat prajurit, bahkan dalam beberapa joke yang ditulis media sering kali di sangka ajudan atau supir bupati, hmmm bolehlah Bung Hatta award menjadi sebuah prestasi yg luar biasa dalam membangun negeri ini.

Penilaian saya tetap judulnya 1 banding 1000 pemimpin kepala daerah di negeri ini dalam melaksanakan transparasi anggaran APBD, dari kebanyakan bahwa gagalnya pemimpin kepala daerah dapat dilihat di saat menjabat atau disaat tak menjabat terjegal masuk hotel prodeo dengan dugaan awal masalah anggaran, baik bansos, ataupun markul-up anggaran dalam penyerapan habis bagi rata APBD.

Dalam diskusi kelompok mahasiswa terpelajar ternyata soal-soal beginian tidak lagi menjadi hal menarik buat mahasiswa ngurusin atau menyikapi kebijakan daerah, melempem alias diam tak berdaya melihat kepala daerahnya terkait kasus yg berhubungan dengan anggaran, paling cuma demo cuap-cuap tanpa adanya analisis yang ilmiah ataupun cukup menjadi fakta baru dari analisis teori teori mahasiswa aktivis di kampus yg di berikan oleh para magister doktor dan guru besar di kampus.

Sebagai mantan mahasiswa yang 4 x ngulang sebuah mata kuliah evakuasi proyek atau manajemen perusahaan, sebenernya sudah bisa melakukan analisis dalam menyikapi APBD apakah layak bermanfaat atau layak dimanfaati. Analisis analisi menghitung biaya proyek, manfaat proyek, keberlanjutan proyek, macam2lah yang bisa menilai sebuah anggaran bila di gelontorkan menjadi kegiataan serapannya berdampak pada ekonomi rakyat, lingkungan, atau hanya berdampak pada ekonomi pejabat instasi saja, untung saya bukan tenaga pengajar, jika saya tenaga pengajar bisa jadi mahasiswa akan saya suruh praktikum mengevaluasi APBD apakah layak atau tidak, setidaknya ini buat pembelajaran sebelum jadi sarjana dan kelak nanti mereka paham bahwa ini sebagai pendidikan karakter pendahuluan, bahwa mahasiswa dikenakan dengan cara ilmiah dan kritis, apakah proyek atau APBD yang disusun itu menyerap dan tepat sasaran untuj rakyat dan ketika menjadi pejabat mahasiswa ini tak jadi penjahat.

Hmm untungnya saya ngulang 4x walau nilainya dahulu E,D,BL,C jadilah yang penting lulus. Yah pengabdian masyarakat dan bela negara itu bisa dilakukan pada setiap profesi bagaimana bersikap tidak menyakiti rakyat dengan transparasi APBD

Semoga revolusi yang akan datang para intelektual terpelajar tidak lagi berdemo turun ke jalan dengan bakar membakar, teriak teriak, tapi mengungkap fakta kelayakan APBD dengan analisis teori teori bangku kuliah, jika ada aktivis mahasiswa kayak begini bakalan gw kasih A++ dan beasiswa, ah untungnya saya bukan tenaga pengajar saya cuma petani.

Jejak Karier "Mayor Edan" Yoyok Riyo Sudibyo - Pejabat Publik

Nama Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Batang tiba-tiba melejit di pentas nasional karena menerima Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015.

WWW.PEJABATPUBLIK.COM