
Intelijen
sangat berguna untuk peringatan atas bahaya potensial; “Proses
intelijen” menggambarkan penanganan informasi dan perubahannya ke dalam
materi yang bermanfaat bagi penegakan hukum. Intelejen Untuk siapa?
What Is “Useful Intelligence for Law Enforcement?” (Apa Itu “Intelijen yang Bermanfaat bagi Penegakan Hukum?”)
Ketika
disajikan dalam istilah intrik politik dan dunia sensasi melodrama
Hollywood, penegakan hukum terlihat sebagai sebuah “ekspedisi
memancing”, himpunan data pribadi yang biasa melanggar hak privasi
warganya. Sebaliknya, penyebaran personel intelijen seharusnya
melindungi orang dari unsur kejahatan yang terorganisasi. Operasi
difokuskan pada kelompok yang cenderung melakukan kekerasan atau terikat
dalam aktivitas yang mengganggu kehidupan masyarakat.
Dalam laporannya berjudul “Report on Police” National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals menyatakan:

karena
sifat dari aktivitas kejahatan terorganisasi dan permasalahan yang
menimbulkan gangguan keamanan, setiap lembaga kepolisian harus
mengembangkan dan mempertahankan kemampuan untuk mengumpulkan dan
mengevaluasi informasi dan menyebar intelijen ke sumber yang sesuai.
Aktivitas kejahatan terorganisasi dan gangguan keamanan tidak dibatasi
dalam area geografis yang terbatas tetapi tersebar luas dan bermobilitas
tinggi. Sistem kebijakan negara bagian harus mampu berinteraksi satu
sama lain seperti berinteraksi dengan unit intelijen penegakan hukum
nasional. Manakala memungkinkan, operasi intelijen yang diarahkan pada
kejahatan terorganisasi dan gangguan keamaan perlu dilakukan secara
terpisah, saling menguatkan tapi tidak pernah menggabungkan...
Secara
tradisional, konsep gangguan keamanan di negeri ini difokuskan pada
kerusuhan rasial, pemberontakan mahasiswa, dan pemogokan serikat
pekerja. Kepercayaan yang melegakan bahwa “terorisme” terjadi di tempat
lain sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Terorisme internasional
telah menyerang warga Amerika di luar negeri dan berbagai target di
dalam Amerika Serikat. Terorisme merupakan jaringan tersembunyi dari
peristiwa-peristiwa yang saling terkait, terorganisasi secara longgar
maupun tertutup. Dengan mempelajari siapa dan apa yang telah diserang,
kantor penegak hukum dapat menyimpulkan kemungkinan target yang akan
datang, lokasi mereka, dan tindakan pencegahan yang paling efektif.
Dengan demikian, yang sangat dibutuhkan adalah mengumpulkan dan
menganalisis informasi.
Fungsi intelijen dari
lembaga penegak hukum adalah mengumpulkan informasi tentang aktivitas
individu atau kelompok yang terlibat kejahatan. Proses yang mengalihkan
kecerdasan dasar ini dalam data yang berguna mencakup evaluasi,
analisis, dan penyebaran materi yang dihasilkan ke unit-unit utama
dalam lembaga penegak hukum. Unit ini selanjutnya menggunakan informasi
untuk referensi, sebagai sebuah peringatan terhadap sesuatu yang akan
datang, atau sebagai sebuah indikasi aktivitas kejahatan dalam tahap
pengembangan.

Category
Intelligence (Kategori Intelijen) Ada dua kategori intelijen yang luas
dan terkadang saling tumpang tindih yakni taktis dan strategis.
Intelijen taktis memberi kontribusi langsung pada pencapaian tujuan
penegakan hukum tertentu. Intelijen ini mungkin berupa petunjuk dari
penyidik, sekumpulan daftar subjek pengawasan potensial, atau rekaman
aktivitas seorang lintah darat. Hal itu mungkin sesederhana seperti
menyampaikan sebuah fakta dari satu unit intelijen polisi ke unit lain.
Sebagai contoh, seorang polisi dari sebuah unit menyampaikan informasi
tentang subyek X dan menunjukkan bahwa X memiliki hubungan dengan
subjek Y. Informasi sederhana menjadi intelijen taktis manakala unit
yang meminta informasi mengumpulkan berkas tentang subyek tertentu
dengan maksud untuk menahan tersangka.
Intelijen
strategis berbeda dari intelijen taktis. Intelijen ini berhubungan
dengan persoalan yang lebih besar yang menjadi perhatian para pembuat
keputusan tingkat atas dari lembaga penegak hukum, lebih dari sekadar
“embel-embel” dari dukungan intelijen yang dibutuhkan penyidik atau
polisi patroli untuk pekerjaannya. Contoh dari intelijen strategis
adalah laporan pertumbuhan kejahatan terorganisasi yang memberikan
petugas senior gambaran lengkap tentang kekuatan, pengaruh, dan
efektivitas dari aktivitas kejahatan terorganisasi dalam yurisdiksi
mereka dan sekitarnya.
“Kejahatan terorganisasi” dapat
ditetapkan sebagai aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih, anggota dari susunan konglomerat, atau sebuah sistem
monolitik. Kejahatan terorganisasi juga ditetapkan sebagai konspirasi
mengabadikan diri yang dirancang untuk meraup keuntungan melebihi
biasanya dari masyarakat dengan segala cara. Kejahatan terorganisasi
tidak terbatas pada tindak kejahatan yang terseleksi yang dilakukan
oleh kelompok individu tertentu; tidak ada jenis kejahatan yang
terlewatkan dari pekerjaan kejahatan terorganisasi.
Yang
menjadi tanggung jawab dasar dari semua lembaga penegak hukum adalah
mempertahankan ketertiban masyarakat yang meliputi fungsi penegakan
hukum dan pemeliharaan perdamaian. Gangguan masyarakat meliputi
tindakan ilegal bermotif ideologi yang menyebabkan luka tubuh atau
kerusakan properti, mencampuri operasi lembaga-lembaga pemerintah atau
aktivitas hukum yang dilakukan oleh organisasi atau individu, atau
mengancam keamanan sarana umum, akses ke fasilitas publik atau keamanan
publik. Fungsi intelijen yang digunakan untuk mengidentifikasi
individu atau organisasi yang menyokong atau menggerakkan gangguan
masyarakat dirancang untuk melindungi warga dari tindakan ilegal.
Structure of Intelligence Function (Struktur Fungsi Intelijen)
Fungsi intelijen secara tradisional disusun sebagai berikut:
• Sistem federal—Departemen Kehakiman.
• Sistem negara bagian—lembaga intelijen negara bagian yang independen.
• Sistem regional—berdasarkan kebutuhan wilayah.
•Sistem lokal—dengan basis kota atau daerah.
Sistem
federal. Divisi dan biro dalam Departemen Kehakiman terlibat dalam
upaya pengumpulan intelijen nasional yang terkoordinasi. Lembaga federal
pada umumnya menggunakan konsep gugus tugas untuk memerangi kejahatan
terorganisasi dan gangguan masyarakat. Pada dasarnya, konsep ini
melibatkan beberapa departemen dalam departemen untuk melakukan
penyidikan dari dekat, mengembangkan intelijen, dan ketika dibutuhkan
menuntut di pengadilan. Sistem negara bagian.
Sistem
negara bagian mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan
intelijen. Sistem intelijen di setiap negara bagian berbeda dalam hal
struktur dan wewenangnya. Sebagai contoh, Bureau of Laws Enforcement
Florida merupakan lembaga negara bagian yang terlibat dalam aktivitas
intelijen yang luas. Organized Crime Intelligence Branch dari Division
of Law Enforcement dari Californ Department of Justice juga memberikan
intelijen dan dukungan yang sangat jitu di tingkat negara bagian.
Contoh lain adalah Michigan Intelligence Network (MIN) yang didirikan
oleh Michigan Association of Chiefs of Police, Michigan Sheriffs’
Association, dan Michigan State Police.
Sistem
regional. Gabungan sistem intelijen multinegara bagian atau
multiyurisdiksi dapat memberikan keuntungan yang khas berdasarkan
faktor-faktor seperti topografi, kesamaan budaya, dan pembagian biaya.
Akibatnya, beberapa sistem regional terbentuk dengan dasar formal
ataupun informal untuk memberikan sarana pertukaran intelijen.

Sistem
lokal. Sebagai sebuah pedoman umum, sistem lokal adalah setiap lembaga
penegak hukum daerah yang memiliki lebih dari 75 pegawai dengan
kemampuan intelijen penuh. Di lembaga yang memiliki kurang dari 75
anggota, penunjukan seorang petugas untuk mencari bantuan intelijen dari
sumber regional atau negara bagian dan mendorong upaya intelijen di
dalam lembaga merupakan alternatif untuk menjadi sebuah unit formal.
Operasi
intelijen biasanya terpusat. Desentralisasi membutuhkan lebih banyak
sumber daya manusia; kemampuan pengawasan menurun; upaya menjadi
terpecah karena luasnya distribusi sumber daya manusia; dan komunikasi
efektif mengenai aktivitas kriminal menjadi terhambat.
Placement of the Intelligence Function and Planning (Penempatan Fungsi dan Perencanaan Intelijen)
Kualitas
intelijen tergantung pada sejumlah faktor. Mungkin faktor yang paling
penting adalah pemisahan fungsi intelijen dari operasi. Di sebagian
besar lembaga, unit intelijen melapor langsung pada kepala kepolisian,
untuk menyingkirkan kemungkinan data intelijen berubah atau hilang saat
disaring melalui berbagai tingkat perintah. Sebagai staf organisasi,
unit intelijen merupakan bagian dari proses pembentukan strategi,
tetapi bukan merupakan pendukung pendekatan tertentu.
Manajemen,
personalia, catatan, dan operasi unit intelijen kejahatan
terorganisasi pada umumnya terpisah dari operasi intelijen gangguan
masyarakat. Administrasi fungsi intelijen membutuhkan perencanaan,
susunan pegawai, pengarahan, dan pengawasan yang logis. Sebuah sistem
pada umumnya dikembangkan untuk pengumpulan informasi yang akurat dari
unit non-intelijen, unit intelijen lain, dan sumber-sumber di luar
lembaga penegak hukum. Kriteria khusus juga dikembangkan untuk
menyeleksi polisi yang ditugaskan dalam unit intelijen.
Administrasi
fungsi intelijen membutuhkan pengawasan yang tepat yang diadakan
dengan tujuan mendeteksi penyimpangan kebijakan lembaga. Persyaratan
wajib adalah, informasi ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan
akses dan analisis yang cepat dan efektif. Semua berkas harus sudah
dilakukan pengecekan silang sepenuhnya dan disusun secara fungsional
dan biografis.
Kategori berkas meliputi kejahatan
terorganisasi, korupsi, pelanggaran dengan senjata api, perjudian,
pembajakan, tenaga kerja, bisnis sah (dihadapkan dengan kejahatan
terorganisasi), lintah darat, Mafia/Cosa Nostra/Sindikat, pembunuhan,
narkotika, pornografi, dan prostitusi. Berkas yang terpisah
diperuntukkan bagi orang dan organisasi yang terkait dengan gangguan
masyarakat dan terorisme. Semua berkas juga harus disimpan menurut
tanggal yang telah terjadi atau mungkin merupakan kesempatan terjadi
gangguan dan menurut korban potensial yang telah atau tampaknya akan
menjadi target serangan.
Analysis of Intelligence Information (Analisis Informasi Intelijen)
Informasi
yang masuk dianalisis untuk mencari pola, jaringan, koneksi, atau
kawasan baru dari aktivitas kejahatan. Tanpa analisis yang tepat,
informasi tidak dapat memberikan kontribusi secara efektif pada tujuan
strategis lembaga penegak hukum. Tanpa kemampuan analisis, banyak
informasi mentah yang masuk akan tetap mentah; terlebih lagi banyak
informasi berharga yang akan hilang dalam sistem pengarsipan.
Pengumpulan
data dibagi dalam dua kategori umum, jelas dan tersamar. Pengumpulan
jelas meliputi informasi yang diterima dari penyidik intelijen, unit
non-intelijen dalam lembaga penegak hukum, dan sumber-sumber lain. Di
dalamnya juga meliputi informasi yang diperoleh melalui keluhan dari
orang yang status atau posisinya menempatkan mereka dalam posisi untuk
melihat atau mendengar fakta penting mengenai aktivitas kejahatan. Di
sisi lain, kumpulan tersamar meliputi perolehan informasi dari subjek
yang tidak sadar bahwa dirinya sedang diamati atau disadap. Kumpulan
tersamar menyangkut pengawasan secara fisik dari tersangka yang menjadi
anggota komunitas kriminal tanpa sepengetahuan mereka, seperti halnya
pengawasan elektronik dan penggunaan informan dan penyidik yang
menyamar.
Hipotesis merupakan alat intelijen yang penting
dan efektif. Pada dasarnya, para analis mempelajari ketersediaan
informasi, berusaha untuk menyatukannya dalam pola yang logis, dan
mengembangkan pernyataan sementara seakan menggambarkan operasi yang
ditinjau. Bila informasi terbatas dan kurang terkait, maka dapat
dikembangkan beberapa hipotesis yang memungkinkan. Kemudian dilakukan
upaya untuk menguji apakah informasi yang mendasari hipotesis tersebut
dapat dipercaya. Efektivitasnya bergantung pada bentuk formal, yakni
susunan permanen arus informasi mentah yang terjangkau oleh unit
intelijen dari semua sumber yang mungkin. Sumber ini meliputi petugas
intelijen, perlengkapan kumpulan teknis, elemen pelaporan lain di dalam
atau di luar lembaga penegak hukum, catatan umum dan resmi, dan
informasi dari sektor swasta.
Laporan lapangan
dari penyidik atau petugas lainnya tidak dapat dianggap sebagai
“intelijen” sampai laporan tersebut dievaluasi, dibandingkan dengan
data pada berkas, dan kemungkinan dikombinasikan dengan informasi lain.
Dokumentasi untuk masukan ini dirancang untuk mengumpulkan jenis dan
sifat informasi yang dibutuhkan unit untuk evaluasi yang bermakna.
Pada
kebanyakan lembaga penegak hukum dengan fungsi intelijen, perlu
dilakukan tinjauan berlanjut dari operasi yang berhasil, gagal, dan umum
dari unit untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan dan sasaran
departemen. Kebutuhan akan kepastian bahwa fungsi intelijensi melayani
kebutuhan dari seluruh lembaga dan komunitas yang dicari lembaga untuk
dilayani, memberikan beban khusus bagi mereka yang bertanggung jawab
untuk pengaturan dan perencanaan. (Dari berbagai sumber bacaan)
Joseph C. DeLadurantey
Daftar Pustaka
- Bouza, Anthony V. Police Intelligence: The Operating of an Investigative Unit. New York: AMS Press, 1976.
- DeLadurantey, Joseph P. dan Daniel R. Sullivan. Criminal Investigation Standards. New York: Harper & Row, 1980.
- Schultz, Donald O. dan Loran A. Norton. Police Operational Intelligence. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1973. U.S.
- Congress.
Senate. Committee on the Judiciary. Subcommittee on Criminal Laws and
Procedures. The Erosion of Law Enforcement Intelligence and Its Impact
on the Public Safety. Washington. DC: Government Printing Office, 1978.