#belanegara #Mahasiswa dan teori kuliah dalam mengawal APBD
Ada
hal beberapa sisi yang mungkin lain dari kekinian para pejabat saat
ini, ya intinya agak beda dari yg lain, dimana yg lain atau kebanyakan
bagaimana berlomba lomba menaikan anggaran, dan berbagi anggaran dengan
para legislatif agar apbd dapat segera di di setujui dan di nikmati
bersama.
Nah
yg ini bolehlah justru berkas dan daftar peruntukan apbd setiap
instasinya malah di umbar alias di jadikan sebuah festival agar rakyat
mengetahui kemana habisnya anggaran belanja daerah, apa di serap oleh
instasi untuk rakyat atau diserap habis bagi rata dengan legislatif dan
eksekutif.
Kenapa
di awal saya bilang agak beda dari yang lain, karena kebanyakan para
pejabat atau instasi negara menghabiskan APBD untuk di serap bagi rata,
entah kegiatannya dapat berdampak baik untuk rakyat atau hanya sekedar
kegiatan yang penting ada fee dan laporan aman dari polisi, jaksa dan
BPK atau KPK.
Melihat
rekam jejaknya bolehlah Mayor Bupati kepala daerah kab. Batang di prov.
Jawa tengah, Yoyok Riyo Sudibyo. Selain mantan TNI yang pensiun dini,
juga pebisnis, dan sekarang sebagai eksekutif. Jika dilihat dari basic
pendidikan TNI beliau alumni Akmil, yg notabene bisa jadi jenderal
bahkan kariernya lumayan baik dalam pasukan ataupun dalam meminpin
daerah militer, yah walaupun bukan dari pasukan elit tapi cukup
cemerlanglah pangkat mayor di dapat selama 16 tahun dengan berbagai
jabatan, hingga menjadi senopati di badan intelejen negara. Mungkin saja
basic intelejenya yang membawa beliau dapat menyusup dengan cara
sebagai saudagar yg akhirnya terjerumus bahwa jadi saudagar itu lebih
enak di banding jadi serdadu.
Namun
dengan bekal sebagai serdadu dan sebagai senopati tanpa lencana ini
mungkin juga menjadi pembuktian ilmu yg di miliki untuk dapat memimpin
sebuah daerah, membagun kerajaan kecil yang bersih tanpa ada curiga,
bahkan kekayaan daerah bisa meningkat selama di pimpin sang mayor
pensiun dini dalam sebuah media yang saya cerna.
1
banding 1000 pemimpin kepala daerah yang kayak begini, entah apakah
basis ilmu kursus lanjutan perwira menjadikan beliau seorang pemimpin
yang tegas hingga para legislatif tak bisa bermain mata, atau bisa jadi
di bawah todongan senjata, para pejabat instansinya dan legislatif mau
mengikuti perintahnya agar berbuat jujur untuk rakyatnya dalam menyusun
APBD, tapi kalau melihat tampangnya emang bergaya lango dengan pangkat
prajurit, bahkan dalam beberapa joke yang ditulis media sering kali di
sangka ajudan atau supir bupati, hmmm bolehlah Bung Hatta award menjadi
sebuah prestasi yg luar biasa dalam membangun negeri ini.
Penilaian
saya tetap judulnya 1 banding 1000 pemimpin kepala daerah di negeri ini
dalam melaksanakan transparasi anggaran APBD, dari kebanyakan bahwa
gagalnya pemimpin kepala daerah dapat dilihat di saat menjabat atau
disaat tak menjabat terjegal masuk hotel prodeo dengan dugaan awal
masalah anggaran, baik bansos, ataupun markul-up anggaran dalam
penyerapan habis bagi rata APBD.
Dalam
diskusi kelompok mahasiswa terpelajar ternyata soal-soal beginian tidak
lagi menjadi hal menarik buat mahasiswa ngurusin atau menyikapi
kebijakan daerah, melempem alias diam tak berdaya melihat kepala
daerahnya terkait kasus yg berhubungan dengan anggaran, paling cuma demo
cuap-cuap tanpa adanya analisis yang ilmiah ataupun cukup menjadi fakta
baru dari analisis teori teori mahasiswa aktivis di kampus yg di
berikan oleh para magister doktor dan guru besar di kampus.
Sebagai
mantan mahasiswa yang 4 x ngulang sebuah mata kuliah evakuasi proyek
atau manajemen perusahaan, sebenernya sudah bisa melakukan analisis
dalam menyikapi APBD apakah layak bermanfaat atau layak dimanfaati.
Analisis analisi menghitung biaya proyek, manfaat proyek, keberlanjutan
proyek, macam2lah yang bisa menilai sebuah anggaran bila di gelontorkan
menjadi kegiataan serapannya berdampak pada ekonomi rakyat, lingkungan,
atau hanya berdampak pada ekonomi pejabat instasi saja, untung saya
bukan tenaga pengajar, jika saya tenaga pengajar bisa jadi mahasiswa
akan saya suruh praktikum mengevaluasi APBD apakah layak atau tidak,
setidaknya ini buat pembelajaran sebelum jadi sarjana dan kelak nanti
mereka paham bahwa ini sebagai pendidikan karakter pendahuluan, bahwa
mahasiswa dikenakan dengan cara ilmiah dan kritis, apakah proyek atau
APBD yang disusun itu menyerap dan tepat sasaran untuj rakyat dan ketika
menjadi pejabat mahasiswa ini tak jadi penjahat.
Hmm
untungnya saya ngulang 4x walau nilainya dahulu E,D,BL,C jadilah yang
penting lulus. Yah pengabdian masyarakat dan bela negara itu bisa
dilakukan pada setiap profesi bagaimana bersikap tidak menyakiti rakyat
dengan transparasi APBD
Semoga
revolusi yang akan datang para intelektual terpelajar tidak lagi
berdemo turun ke jalan dengan bakar membakar, teriak teriak, tapi
mengungkap fakta kelayakan APBD dengan analisis teori teori bangku
kuliah, jika ada aktivis mahasiswa kayak begini bakalan gw kasih A++ dan
beasiswa, ah untungnya saya bukan tenaga pengajar saya cuma petani.
