Kemana LSM SATWA Karhutla

Kemana ya? Padahal ada manusia dan ‪#‎satwa‬ yang menjadi korban pembakaran lahan dan hutan. Ada apa dengan‪#‎elsmperlindungansatwadanhutan‬ ‪#‎rescue‬

BPBD Riau: LSM Lingkungan Tak Ada yang Ikut Padamkan Api

Padahal, selama ini LSM itu selalu kampanyekan lingkungan.

NASIONAL.NEWS.VIVA.CO.ID|BY PT. VIVA MEDIA BARU - VIVA.CO.ID

KARHUTLA, Nasip TNI di Medan Bencana Pembakaran Hutan !

Net

Tidak semua personel di beri perlengkapan yang layak dan baik saat bertugas.

Saya teringat ketika erupsi merapi 2010, dan tsunami aceh 2004, bekerja bersama dengan regu-regu TNI di garis terdepan daerah bencana, walau terlihat sigap dan terlatih namun banyak hal merekapun sadari jauh dari standart untuk kesehatan individual, apalagi safety team.

Namun perintah adalah perintah, dan harus dilaksanakan tanpa ada kompromi, bahkan seorang perwira meminta kami untuk menjadi leader dalam giat operasi karena mereka sadar jauh dari standart equipment dalam bertugas.

Berjibaku dalam daerah bencana tak jauh bedanya dengan bertugas di medan perang ujar seorang perwira marinir rekan satu regu saya di tahun 2010, mas kita tak bisa prediksi waktu dan darimana datangnya bencana, apalagi jika itu seperti wedus gembel. ya mungkin sama halnya 2 anggota TNI ini dalam foto, Mereka tak tau dari mana datangnya api, hanya monitor radio genggam mendengar instruksi maju atau mundur.

Semoga gusti allah selalu melindungi dan memberikan kesehatan dan keselamatan untuk mereka siapapun itu yang bertugas berjibaku digaris terdepan melawan api. Dan hujanpun segera membasahi bumi.

Aamin

Karhutla, Jangan Gaptek Kepala Daerah !

Baru kemarin dibilang pemerintah daerah, GUBERNUR bupati jangan gaptek membaca peta titik api dari BMKG.

Ini Siapa lagi kalau bukan tekanan korporasi dan pemerintah daerah : data peta sebaran titik api itu early warning sistem, kok jadi pejabat #GOBLOK dipelihara.

Dengan peta itu, rakyat semesta dapat membela negara memadamkan api sebagai bentuk #belanegara membantu petugas yang bekerja dilapangan.

#alex wajar bae kau dak dipilih jadi 01 DKI.

Hai para #fanatikjiancok jokowi prabowo baca ini yang bajingan itu pemerintah daerah. Tanya pada #gubernur #bupati bagaimana izin lingkungan korporasi yang melakukan pembakaran lahan

#fanatikjiancok bentuk propaganda memecah belah kesatuan persatuan NKRI

Ingat warga Bengkulu PILKADA nanti jangan pilih gubernur bupati yang GOBLOK dan GAPTEK.

Baca ( http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/18/173710494/ada-yang-tekan-bmkg-agar-tak-sebar-data-kebakaran-hutan )

Ada yang Tekan BMKG Agar Tak Sebar Data Kebakaran Hutan | Tempo Nasional

praktik buruk ala Orde Baru masih diterapkan sejumlah instansi di Tanah Air. Kali ini menimpa Badan Meteorologi,

NASIONAL.TEMPO.CO

#Gagalpaham pelajaran buat para bupati dan gubernur peduli sama rakyat apa di bayar korporasi menangani #kabutasap

Karena bola maka ahok siagakan pasukan untuk keamanan, namun apakah gubernur di propinsi yang terdampak kabut asap juga siagakan daerahnya menjadi rawan bencana. ?

Jawabnya tidak, karena gubernur dan bupati pilihan kalian itu gagalpaham soal. Laporan BMKG tentang hotspot, tentang baku mutu udara, dan yang pasti ada keterlibatan para kepala daerah yang terdampak kabut asap karena izin lingkungan itu yang mengeluarkan adalah para kepala daerah melalui BLH, di UU no 32 tahun 2009, bahwa dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran dengan ketentuan pidana 10.M dan secara perdata dapat di cabut izin lingkungan.

Pemantauan izin lingkungan juga dilakukan di daerah, maka seharusnya bisa terantisipasi jika kepala daerah gak gaptek membaca peta titik api, bisa langsung ke TKP chek lokasi dilahan siapa, pelakunya siapa dan langsung padamkan.

Menuntut pusat naikan status bencana nasional bisa jadi dan pasti bisa, jika daerah sudah nyatakan propinsinya berstatus siaga, dan dampak baku mutu udara di wilayah yang terdampar sudah melebihi ketidaklayakan atau membahayakan. Baliknya dan ujung2nya gubernur dan bupatinya peduli gak sama rakyatnya.

Kewajiban pemerintah pusat jika suatu daerah sudah dinyatakan siaga untuk turun dan bekerja menangani penanggulangan bencana tersebut. UU 24 tahun 2007.

So #PILKADA nanti jangan salah pilih kepala daerah, pilihan kalian menentukan calon kepala daerah kalian pinter, gak gaptek, peduli sama rakyat, dan pasti punya kebijakan dalam lingkungan hidup apa enggak.

#pelajaran issue bisa di pelintir oleh para senopati atau para politikus, kritis boleh tapi ilmiah dan ada dasar hukum.

Kalau kepala daerah pinter, bisa perintahkan pasukan dari kodam, polda, korem dan kodim , polres yang ada didaerah. Tugas TNI di masa damai adalah potensi SAR dan Bantuan SAR begitu juga polri.